Sunday, January 29, 2012
3 Unsur Wajib dalam Proses Pembuatan Kebijakan: Public Support, Public Value, Capable to Implement
Latest News
Dukung Pencabutan UU Pro Asing Yang Miskinkan NKRI

Dukung Pencabutan UU Pro Asing Yang Miskinkan NKRI

Sedikitnya ada 26 buah produk Undang-Undang (UU) di Indonesia yang dinilai tidak pro rakyat. Substansi UU yang cenderung pro asing itu, justru terindikasi menjadi alat untuk memisk... Read more ...

Dewi: Cabut UU Pro-asing dan Memiskinkan NKRI

Dewi: Cabut UU Pro-asing dan Memiskinkan NKRI

Anggota Komisi VII DPR Dewi Aryani sepakat semua undang-undang pro-asing segera dibedah. Bila memang nyata-nyata UU itu memiskinkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, produk legis... Read more ...

Kasus Bima Akibat 'Kedaulatan' Diserahkan ke Daerah

Kasus Bima Akibat 'Kedaulatan' Diserahkan ke Daerah

Pernyataan Wamen ESDM kemarin di beberapa media yang menyatakan bahwa 'jangan asal mencabut ijin tambang, harus ada alasan yang jelas dan dapat diterima', menunjukkan kekurangpaham... Read more ...

Legislator Dukung Pencabutan 26 UU Pro-asing

Legislator Dukung Pencabutan 26 UU Pro-asing

Legislator dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Dewi Aryani, mendukung pencabutan terhadap 26 undang-undang yang tidak prorakyat, asalkan hasil kajiannya benar-benar o... Read more ...

Previous News
28/01/2012 06:40
Dewi: Kasus Bima, Rakyat Kecewa, Rak...

Pembakaran kantor Bupati Bima, NTB, oleh ribuan massa yang sebelumnya melakukan aksi unjuk rasa, Kam...

28/01/2012 06:29
Dewi: Kasus Bima Bentuk Kekecewaan R...

Kantor Bupati Bima, NTB, dibakar massa pada hari Jumat (27/1). Menurut anggota Komisi VII DPR dari F...

26/01/2012 09:57
Tunda Bahas Kebijakan BBM, Pemerinta...

Pemerintah mendadak membatalkan rapat kerja dengan DPR untuk membahas usulan program-program kebijak...

25/01/2012 23:50
Sistem Pengawasan BBM Subsidi Lemah,...

Ditemukan banyak fakta dan data yang mengindikasikan bahwa ternyata sistem distribusi dan pengawasan...

25/01/2012 23:36
Sistem Distribusi dan Pengawasan BBM...

Rapat kerja dan dengar pendapat Komisi VII dengan empat penyalur BBM bersubsidi yang dilaksanakan ke...

25/01/2012 18:11
FPDI: Wamen ESDM Harusnya di Back Up...

Makin merosotnya kinerja pemerintah, terutama kementrian ESDM, diperlukan dukungan kapasitas Wakil M...

25/01/2012 18:05
Legislator: BPH Migas Tanggung Jawab...

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) harus bertanggung jawab atas sistem distribusi ...

25/01/2012 01:22
Wamen ESDM Idealnya Dua Orang

Melihat makin merosotnya kinerja pemerintah terutama di Kementrian ESDM, diperlukan dukungan kapasit...

 
Links
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Birokrasi Bersih dan Melayani Kementerian ESDM Republik Indonesia Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia DPP PDI Perjuangan
Batalkan Pembatasan BBM yang Mengabaikan Hak-hak Konstitusional Rakyat!
Mbak Dewi's Quote
"Becoming a speaker is a pivotal moment for all women"

—Dewi Aryani

Amanat Bung Karno

"ABRI (TNI dan POLRI) adalah tanduk daripada banteng Indonesia, bukan TANDUK KAPITALIS, PARA PEMILIK MODAL...MERDEKA!"

—Pidato Bung Karno HUT ABRI 1966

    1 2 3 4     Next >
Photo Gallery
DSC_7875.jpg
Para Deklarator BBM

 
Dewi Aryani
Gedung Nusantara I LT. 5 Ruang 5.13 - Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta.
Privacy Statement  |  Terms Of Use
© 2011-2012 Dewi Aryani