Program pengendalian bahan bakar minyak (BBM) yang ditawarkan pemerintah semakin menjauh dari kepentingan rakyat. Pemerintah ternyata tidak paham sistem kepatuhan terhadap aturan UU.
Read more »
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR-RI yang sekaligus Duta Universitas Indonesia untuk Reformasi Birokrasi, Dewi Aryani, M.Si, menegaskan, birokrasi merupakan pangkal masalah dari timbulnya gerakan protes sosial. Jika tidak segera ditangani, maka birokrasi yang tidak bersih, cenderung dapat memicu timbulnya aksi revolusi sosial.
Sepasang mata itu mengamati dengan teliti setiap foto dan karikatur yang dipamerkan dalam acara Malam Budaya Rakyat Merdeka di Balai Sudirman, Jakarta, Minggu malam (29/1). Sesekali dari bibirnya meluncur komentar, terutama terkait judul caption dalam foto dan karikatur tersebut.
Pencabutan izin eksplorasi tambang di Bima tidak bisa dilakukan semena-mena. Pencabutan izin tambang harus berdasarkan alasan yang jelas dan dapat diterima.
Sedikitnya ada 26 buah produk Undang-Undang (UU) di Indonesia yang dinilai tidak pro rakyat. Substansi UU yang cenderung pro asing itu, justru terindikasi menjadi alat untuk memiskinkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
—Dewi Aryani