antaranews.com - Anggota DPR RI, Dewi Aryani meminta kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan jajarannya untuk mendukung reformasi birokrasi.
"Dukungan utama dari presiden harus benar-benar serius, tidak hanya sekedar wacana saja termasuk semua menteri dan pimpinan lembaga negeri ini untuk bersama-sama melaksanakan dengan kesungguhan reformasi birokrasi. Pemerintah harus mendorong dekooptasi politik atas birokrasi dengan cara promosi jabatan terbuka dan rekrutmen profesioanal Pegawai Negeri Sipil (PNS)," kata Dewi saat menghadiri penluncuran buku "Megawati Anak Putra Sang Fajar" di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis malam.
Lebih lanjut disebutkan, reformasi birokrasi yang selalu didengung-dengungkan dan diwacanakan masih banyak mengalami kendala.
Menurut dia, hal itu dikarenakan menyangkut perubahan relasi dengan politik dan perubahan budaya.
"Problem-problem birokrasi saat ini diantaranya adalah organisasi tidak semuanya tepat fungsi, banyak lembaga dan badan-badan yang overlapped fungsinya sehingga terjadi pemborosan anggaran negara, peraturan perundangan-undangan kita saling tumpah tindih dan tidak terintegrasi, sumber daya aparatur kita tidak menyebar sesuai kebutuhan kuantitas dan kualitasnya, pelayanan publik untuk masyarakat sangat buruk dari transportasi, pelayanan umum lainnya (KTP, SIM, KK, Akte masih berbelit dan berbiaya besar), pola pikir dan budaya kerja birokrat-birokrat dan praktisi birokrasi saat ini belum mendukung esifiensi, efektif,profesional dan melayani," kata politisi PDIP itu.
Ditambahkan, wajah birokrasi kita sekarang ini sungguh memprihatinkan. Potret birokrasi yang sangat buruk.
"Bad governance sudah seperti membudaya. Korupsi dimana-mana, sudah menjadi berita sehari-hari. baik di sektor eksekutif, legislatif dan lain-lain termasuk lembaga-lembaga pendidikan ditanah air. Sepertinya peranan KKN bakal menghancurkan tatanan dan cita-cita bangsa menuju bangsa yang berdikari dan berdaulat. Tidak hanya birokrasi yang hancur tapi kedaulatan di berbagai bidang juga sudah porak poranda. Diantaranya bidang energi, pangan, telekomunikasi, perbankan. Penguasaan sektor-sektor penting oleh asing membuat bangsa ini tidak lagi bisa mengatur sumber daya yang ada untuk dimanfaatkan sebagai sarana dan potensi memakmurkan rakyatnya," kata Dewi yang juga Duta Universitas Indonesia untuk Reformasi Birokrasi dan Pengembangan Administrasi dan Kebijakan Publik FISIP UI itu.
Akibat semuanya itu, maka timbul masalah seperti korupsi dan makin ambruknya kepercayaan rakyat terhadap birokrasi yang semakin buruk, mengindikasikan negara dalam keadaan kritis dan krisis kepemimpinan.
"Moral Pancasilais sudah tidak melekat lagi pada para birokrat di Indonesia. Rakyatpun sudah pesimis dan apatis," pungkas anggota Komisi VII DPR RI itu.