panturanews.com - Moral pancasilais sudah tidak melekat lagi pada para birokrat di Indonesia. Rakyatpun sudah pesimis dan apatis. Maraknya kasus-kasus korupsi dan makin ambruknya kepercayaan rakyat terhadap birokrasi yang semakin buruk, mengindikasikan negara dalam keadaan kritis dan krisis kepemimpinan.
"Reformasi birokrasi yang diwacanakan saat ini masih banyak mengalami kendala, karena menyangkut perubahan relasi dengan politik dan perubahan budaya. Kooptasi politik terhadap birokrasi, masih sangat dominan baik di pusat maupun daerah," kata Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Dewi Aryani, M.Si, Jumat 17 Februari 2012.
Sebagai Duta Universitas Indonesia (UI) untuk Reformasi Birokrasi dan Pengembangan Administrasi dan Kebijakan Publik FISIP UI, Dewi berharap dukungan utama dari presiden harus benar-benar serius, Tidak hanya sekedar wacana saja termasuk semua menteri dan pimpinan lembaga negeri ini, untuk bersama-sama melaksanakan dengan kesungguhan reformasi birokrasi.
"Pemerintah harus mendorong dekooptasi politik atas birokrasi, salah satunya melalui promosi jabatan terbuka dan rekrutmen profesioanal PNS," ujar kandidat doktor kebijakan publik Universitas Indonesia (UI) ini.
Dijelaskan, problem-problem birokrasi saat ini diantaranya organisasi tidak semuanya tepat fungsi. Banyak lembaga dan badan-badan yang overlapped fungsinya sehingga terjadi pemborosan anggaran negara, peraturan perundangan-undangan saling tumpah tindih tidak terintegrasi.
Selain itu, lanjut Dewi, sumberdaya aparatur tidak menyebar sesuai kebutuhan kuantitas dan kualitasnya. Pelayanan publik untuk masyarakat sangat buruk dari transportasi, pelayanan umum seperti proses pembuatan KTP, SIM, KK, Akte dan lainnya masih berbelit dan berbiaya besar. Pola pikir dan budaya kerja birokrat-birokrat dan praktisi birokrasi, saat ini belum mendukung upaya esifiensi, efektif, produktif, profesional dan melayani.
"Wajah birokrasi kita sekarang ini sungguh memprihatinkan. Potret birokrasi yang sangat buruk. Bad governance sudah seperti membudaya. Korupsi dimana-mana sudah menjadi berita sehari-hari baik di sektor eksekutif, legislatif termasuk lembaga-lembaga pendidikan," tutur Dewi.
Dewi mensinyalir peranan KKN bakal menghancurkan tatanan dan cita-cita bangsa menuju bangsa yang berdikari dan berdaulat. Jika sudah demikian, tidak hanya birokrasi yang hancur, tapi kedaulatan di berbagai bidang juga sudah porak poranda. Diantaranya bidang energi, pangan, telekomunikasi, perbankan dan lainnya.
"Penguasaan sector-sektor penting oleh asing, membuat bangsa ini tidak lagi bisa mengatur sumber daya yang ada untuk dimanfaatkan sebagai sarana dan potensi memakmurkan rakyatnya," tandasnya.