jurnalparlemen.com - Persoalan yang dihadapi para petani bawang, akibat membanjirnya bawang impor, mesti disegera diatasi. Apa pun alasannya, petani bawang harus kembali berjaya dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Demikian dikatakan anggota DPR dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah IX (Brebes dan Tegal) Dewi Aryani.

Persoalan yang dihadapi para petani bawang memang telah dibawa ke forum dialog pertengahan pekan ini di Jakarta, yang antara lain dihadiri asosiasi petani bawang, perwakilan petani bawang brebes, Kementerian Pertanian, anggota DPR RI Dapil Tegal dan Brebes, dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam arahannya, Dewi Aryani menjelaskan bahwa dari dialog yang digelar tersebut, akhirnya bisa mendapatkan kejelasan masalah yang ada di level petani, Pemkab Brebes hingga kementerian terkait.

"Harus segera diantisipasi dan dibereskan dengan sistem dan kebijakan menyeluruh dari pemkab hingga kementerian. Pemkab Brebes harus segera memayungi para petani dan asosiasi yang selama ini hanya berupa ormas harus segera menjadi bagian dari organisasi yang dibina Dinas Pertanian dan Perdagangan Brebes," ujar Dewi dalam rilisnya, Jumat (17/2).

Untuk level kementerian, harus membuat kebijakan menyeluruh dengan cara memposisikan Kementan sebagai inisiator dan kordinator pembuatan kebijakan pertanian termasuk ekspor impor produk-produk pertanian. Pelibatan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan, dalam hal ini Bea Cukai, harus dimotori oleh Kementerian Pertanian sebagai penanggung jawab pemangku kepentingan pertanian negeri ini.

Politisi PDIP ini juga memberikan sejumlah masukan kepada Pemkab Brebes. Pertama, Pemkab Brebes segera mengeluarkan peraturan mengenai penertiban asosiasi dan organisasi petani dan pedagang bawang. Kedua, pelarangan perorangan menjadi ibu atau bapak asuh atau apa pun tanpa ada dasar hukum yang jelas, untuk menghindari politisasi kepentingan perorangan. "Petani bukan produk politis. Petani adalah pahlawan pangan nasional," kata Dewi.

Ketiga, pemberian penyuluhan pertanian secara berkala bekerja sama dengan dinas pertanian provinsi dan pusat. Keempat, secara proaktif mengajukan permohonan dukungan penelitian bibit-bibit unggul dan berbagai jenis varietas bawang untuk memenuhi permintaan dan tren pasar.

Dewi juga memberikan masukan kepada Kementerian Pertanian. Pertama, mereview lagi soal penamaan RUU Ketahanan Pangan menjadi RII Kedaulatan Pangan. "Kedaulatan menjadi kata kunci pengelolaan pertanian dan sumberdaya pangan secara mandiri dan fokus kepada pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan peningkatan produktivitas untuk menambah pemasukan devisa negara," ujarnya.

Kedua, lanjut Dewi, sebagai inisiator dan mediator pelaksanaan proses pembuatan kebijakan pertanian yang pro kepada eksistensi petani dan kesejahteraan petani, menjunjung tinggi cita cita petani sebagai pahlawan pangan nasional.

Ketiga, melakukan penelitian secara berkala dan terpadu dengan LIPI dan jajaran terkait supaya dapat segera memberikan kontribusi positif terhadap produktivitas dan peningkatan penghasilan bidang pertanian dengan adanya keunggulan-keunggulan bibit yang dihasilkan.

Keempat, melakukan penertiban proses impor ekspor produk pertanian dengan melakukan koordinasi dengan Kemendag, polri, dan bea cukai. Membuat sistem buka tutup impor ekspor disesuaikan dengan kondisi dan jadwal panen petani.

Kelima, berupaya memberikan solusi bidang pembiayaan untuk petani. "Semua kesepakatan dan ide di atas akan dikawal terus oleh petani dengan dukungan Fraksi PDI Perjuangan. Apa pun alasannya, ke depan petani bawang harus kembali berjaya dan menjadi tuan rumah di negerinya sendiri," pungkas Dewi.